JAMBI – Pemerintah Kota Jambi menargetkan percepatan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menambah jumlah dapur hingga hampir dua kali lipat pada pertengahan 2026. Langkah ini dinilai krusial, bukan hanya untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan bahan pokok di daerah.
Target tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi Maulana di Aula Bappeda Kota Jambi, Kamis (15/1/2026).
Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB itu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, pengelola dapur MBG, hingga pelaksana teknis di lapangan. Konsolidasi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan program berjalan terukur dan tidak menimbulkan persoalan turunan.
Maulana menegaskan, MBG tidak bisa dipandang sebagai program sederhana. Di balik distribusi makanan, terdapat rantai pasok panjang yang harus dikendalikan secara serius.
“Program MBG ini membutuhkan orkestrasi kerja sama yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa ke mana-mana,” ujar Maulana.
Ia secara khusus menyoroti ketersediaan bahan pokok sebagai titik kritis. Menurutnya, lonjakan kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG berpotensi memengaruhi harga pasar jika tidak diantisipasi sejak awal.
“Kalau bahan pokok tidak tersedia atau distribusinya terganggu, efeknya bisa memicu inflasi. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Saat ini, jumlah dapur MBG yang beroperasi di Kota Jambi baru mencapai 38 unit. Pemerintah Kota Jambi menargetkan angka itu meningkat menjadi 74 dapur pada Juni 2026.
Sejalan dengan penambahan dapur, jumlah penerima manfaat juga ditargetkan melonjak signifikan. Dari sekitar 94 ribu orang saat ini, penerima MBG ditargetkan mencapai 274 ribu orang.
Penerima manfaat tersebut mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga guru. Maulana menyebut kelompok ini sebagai prioritas strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.
Dalam rapat itu, setiap pihak diberi ruang menyampaikan harapan dan kendala di lapangan. Pemerintah Kota Jambi, kata Maulana, akan mengambil peran sebagai fasilitator untuk memastikan persoalan teknis tidak berlarut-larut.
“Kami tidak hanya memasang target. Pemerintah harus hadir memfasilitasi kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada,” tegasnya.
Maulana juga memastikan koordinasi tidak berhenti pada satu pertemuan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala agar percepatan MBG berjalan sesuai rencana dan tetap terkendali.
“Rapat ini bukan seremoni. Akan kita lakukan terus sampai program ini benar-benar optimal,” pungkasnya.
