JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarely, menemui warga Kecamatan Kota Baru yang terdampak klaim Zona Merah Pertamina, Minggu (21/12/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung di Sekretariat Total Zona Merah, Kelurahan Kenali Asam Atas, dan dihadiri ratusan warga yang terdampak. Selain Kemas Farid, turut hadir Anggota DPR RI, Syarif Fasha.
Dalam pertemuan itu, warga meminta para wakil rakyat di DPRD Kota Jambi maupun DPR RI untuk membantu menyelesaikan persoalan klaim Zona Merah yang hingga kini belum menemui kejelasan.
Salah seorang warga yang mengaku sebagai Ketua RT 24 mengungkapkan bahwa hingga saat ini masyarakat masih diliputi rasa was-was terkait status kepemilikan tanah mereka.
Menurutnya, ketidakjelasan batas wilayah yang terdampak dan tidak terdampak membuat warga semakin resah. Padahal, klaim yang disampaikan hanya menyebutkan tujuh keluarga di Kecamatan Kota Baru.
“Mohon didorong BPN, Pak, supaya mereka bisa menjelaskan mana yang terdampak dan mana yang tidak terdampak, agar tidak simpang siur,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, jika seluruh warga mendatangi BPN secara bersamaan, justru akan mengganggu pelayanan. “Kalau kami semua ke BPN, nanti mereka tidak bisa bekerja,” timpalnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kemas Farid Alfarely menyatakan DPRD Kota Jambi akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menangani persoalan Zona Merah Pertamina.
Namun sebelum pansus dibentuk, DPRD terlebih dahulu akan menggelar sidang paripurna agar pembentukan pansus memiliki dasar hukum yang jelas.
“Januari pansus akan segera berjalan,” kata Kemas Farid.
Untuk diketahui, pada sekitar tahun 2022 lalu, Pertamina EP Jambi mengklaim sebanyak 5.600 bidang tanah milik masyarakat sebagai aset perusahaan.
Kondisi tersebut membuat ribuan warga Kota Jambi terancam kehilangan tempat tinggal. Di sisi lain, warga yang lahannya diklaim menyatakan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Situasi ini memicu reaksi keras warga. Sejumlah aksi demonstrasi telah berulang kali dilakukan oleh masyarakat terdampak guna menuntut penghapusan Zona Merah.
