Breaking News
PDPI Cabang Jambi Resmi Lantik Pengurus Periode 2026–2029, Perkuat Sinergi untuk Meningkatkan Kesehatan Respirasi di Provinsi Jambi Maulana Memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD OPD Tahun Anggaran 2026. JAMBI – Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Jambi mulai menggenjot percepatan realisasi belanja daerah agar mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memastikan seluruh program pembangunan selesai tepat waktu. Langkah itu ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin evaluasi realisasi APBD bersama seluruh kepala OPD dan camat di Aula Bappeda Kota Jambi, Senin (6/7). Menurut Maulana, hingga awal Juli realisasi belanja daerah telah mendekati 50 persen, sedangkan pendapatan dari sektor pajak sudah mencapai sekitar 53 persen. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan target, namun seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kecepatan pelaksanaan program agar manfaat APBD segera dirasakan masyarakat. “Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Karena itu saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memang sudah siap dieksekusi,” ujar Maulana. Dalam evaluasi tersebut, Pemkot menemukan masih adanya ketimpangan antara progres pekerjaan di lapangan dengan pencairan anggaran. Sejumlah kegiatan telah selesai atau sedang berjalan secara fisik, tetapi realisasi keuangannya belum mengikuti perkembangan tersebut. Kondisi itu dinilai dapat menghambat perputaran anggaran yang seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Karena itu, Maulana meminta seluruh OPD segera menuntaskan proses administrasi agar penyerapan anggaran berjalan seiring dengan progres pekerjaan. Selain belanja, pemerintah juga mengevaluasi kinerja pendapatan daerah. Meski penerimaan pajak menunjukkan perkembangan positif, realisasi retribusi masih menghadapi tantangan akibat perubahan regulasi yang membuat sejumlah objek retribusi tidak lagi dapat dipungut. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Jambi membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan belanja pemerintah lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Maulana menegaskan hasil evaluasi pertengahan tahun ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan APBD 2027. Ia juga menetapkan evaluasi lanjutan pada akhir Agustus sebagai momentum mengukur percepatan yang telah dilakukan masing-masing OPD. “Kalau kita evaluasi lebih awal, masih ada waktu melakukan perbaikan. Jangan menunggu akhir tahun karena ruang untuk mengejar target sudah sangat terbatas,” katanya. Dengan percepatan realisasi APBD tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha Resmi Tutup FASI XXIV Tahun 2026, MI Darussalam Raih Juara Umum Peringatan Hari Donor Internasional, Pemkot Jambi Apresiasi Kipra  PMI Jambi Maulana Menerima Audensi Bersama Konsul jenderal Republik Tiongkok Membahas Kerja sama Antar Dua Negara. JAMBI, – Hubungan antara Kota Jambi dan Tiongkok berpotensi memasuki fase yang lebih luas. Tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan, kerja sama yang selama ini terjalin dengan Kota Guangzhou kini diarahkan untuk menyentuh bidang teknologi, pendidikan, pariwisata hingga peningkatan kapasitas aparatur. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Jambi Maulana menerima kunjungan kehormatan Konsul Jenderal Tiongkok, Mr. Kuang, di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis (25/6). Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Kepala Dinas Pariwisata, serta jajaran Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Jambi. Maulana mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan yang selama ini telah dibangun antara Kota Jambi dan Guangzhou. Salah satu kerja sama yang telah berjalan adalah pengembangan layanan telemedicine di bidang kesehatan. “Selama ini saya sudah berkolaborasi dengan wali kota Guangzhou dan Pemerintah Kota Guangzhou sehingga kita bekerja sama dalam hal telemedicine di bidang kesehatan. Sudah beberapa tenaga kesehatan kita mendapat pelatihan tentang pengembangan telemedicine di Guangzhou,” ujar Maulana. Menurutnya, Konsul Jenderal Tiongkok menawarkan dukungan untuk meningkatkan level kerja sama ke sektor yang lebih luas. Selain kesehatan, peluang kolaborasi terbuka di bidang teknologi, pelatihan aparatur pemerintah, pendidikan, hingga pengembangan pariwisata. Salah satu topik yang menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah sejarah besar Candi Muaro Jambi yang memiliki keterkaitan dengan peradaban Tiongkok. Maulana menjelaskan bahwa kisah Biksu Satyakirti dan Biksu I-Tsing menjadi jembatan sejarah yang dapat memperkuat hubungan kedua wilayah. “Beliau sangat tertarik dengan sejarah peradaban Candi Muaro Jambi, di mana Biksu Satyakirti menjadi guru dari I-Tsing. I-Tsing belajar sekitar 10 hingga 12 tahun di Candi Muaro Jambi sebelum kemudian menyebarkan ajaran Buddha ke Tiongkok. Karena itu beliau ingin meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata,” katanya. Bagi Pemerintah Kota Jambi, sektor pariwisata dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas. Kehadiran wisatawan tidak hanya menggerakkan sektor perhotelan dan transportasi, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain pariwisata, peluang kerja sama pendidikan juga menjadi pembahasan utama. Pemerintah Tiongkok menawarkan kolaborasi pengembangan pendidikan bahasa Mandarin, bahasa Inggris, hingga berbagai program akademik melalui kemitraan antara perguruan tinggi di Tiongkok dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. “Beliau juga menawarkan kolaborasi yang sangat baik di bidang pendidikan, baik pendidikan bahasa maupun bidang lainnya dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi di Tiongkok untuk meningkatkan pertukaran pelajar dan kerja sama akademik,” ungkap Maulana. Sementara itu, Konsul Jenderal Tiongkok, Mr. Kuang, mengaku terkesan dengan Kota Jambi yang menurutnya memiliki potensi besar untuk berkembang melalui kerja sama internasional. Kunjungan tersebut merupakan pengalaman pertamanya datang ke Jambi. “Saya sangat senang datang ke Jambi. Ini pertama kali saya datang ke Jambi yang indah. Saya sangat senang bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan Pak Wali Kota. Pertemuan ini sangat bermanfaat dan sangat baik,” ujar Mr. Kuang. Ia menilai hubungan sejarah yang telah terjalin sejak ratusan bahkan lebih dari seribu tahun lalu menjadi fondasi kuat bagi kedua pihak untuk membangun kerja sama yang lebih konkret di masa depan. “Seperti yang disebutkan Pak Wali Kota, Tiongkok dan Jambi memiliki sejarah kerja sama yang sangat panjang. Itu menjadi landasan yang sangat kuat untuk menjalankan kerja sama kedua pihak,” katanya. Mr. Kuang juga menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat Kota Jambi yang dinilainya ramah dan terbuka. Bahkan, ia menyatakan kesediaannya untuk ikut mempromosikan potensi Kota Jambi kepada berbagai pihak di Tiongkok. “Saya melihat Kota Jambi sangat indah dan masyarakatnya sangat ramah. Saya bersedia menjadi bagian dalam mempromosikan potensi Jambi, baik di bidang ekonomi, pariwisata, teknologi maupun kerja sama lainnya,” ujarnya. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa hubungan Jambi dan Tiongkok tidak lagi hanya berbicara tentang nota kesepahaman. Fokus berikutnya adalah menerjemahkan berbagai peluang yang ada menjadi program nyata yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membuka pintu investasi serta pertukaran pengetahuan di masa depan.
Berita  

Pemkot Jambi Tuan Rumah Rakornas Pendapatan Daerah Tentang Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Tahun 2024.

banner 468x60

JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menjadi tuan rumah dalam agenda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) pada Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah Tentang Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Tahun 2024. Dilaksanakan 09 sampai dengan 11 Oktober.

Puncak kegiatan yang diselenggarakan di BW Luxury Hotel Jambi, pada Kamis (10/10/24) pagi, Rakor Pendapatan Tahun 2024 itu diikuti sebanyak 520 orang peserta dari 159 Pemerintah Daerah se Indonesia. Dengan dibuka langsung Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev ditandai dengan pemukulan Gong olehnya.

banner 325x300

Diawali dengan Tarian Kreasi oleh Tim Kesenian Tanah Pilih Pusako Batuah, kegiatan tersebut dihadiri Pjs Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, S.H., M.H, Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih, S.H., M.A.P, unsur Forkopimda Kota Jambi, para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Instansi Vertikal kota Jambi, serta Kepala Bapenda se Indonesia, dan tamu undangan sebagai peserta Rakor Pendapatan Daerah 2024.

Dengan tema “Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan” Rakor Pendapatan tersebut juga dirangkai dengan sesi diskusi yang menghadirkan pembicara Pjs Bupati Bangka Barat Dr. Hendriwan, M. Si, Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda DKI Jakarta Mulyono Sasongko, S.E., M.M, Kepala Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An’An Andri Hikmat SR, AP, MM, serta Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Dra. Nella Ervina, MM. Agr, ME.

Terselenggaranya Rakornas Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini juga memberikan pengaruh positif terhadap sektor ekonomi di kota Jambi. Diantaranya adalah meningkatnya tingkat hunian hotel, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, serta pariwisata sehingga secara langsung berefek pada tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Jambi.

Membuka kegiatan itu, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan menyampaikan apresiasinya kepada Pjs Gubernur Jambi dan Pj Wali Kota Jambi.

“Kami apresiasi dan terimakasih kepada Gubernur dan Pemerintah Kota Jambi yang telah bersedia menjadi tuan rumah pada Rakornas tahun 2024 ini,” ujarnya.

“Kepada para peserta, jadikan momentum ini tidak hanya bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah. Namun juga dalam rangka bersilahturahmi,” sambungnya.

Dirinya berharap, dengan adanya forum diskusi pada Rakor ini bisa membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah di Indonesia.

“Kegiatan ini juga mari kita menyamakan persepsi dan kolaborasi, terutama bagaimana kedepan agar lebih Optimal dalam melakukan penerapan UU No 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023, guna mewujudkan Akuntabel dan Transparansi terhadap pendapatan daerah,” harapnya.

Lebih lanjut, Horas Maurits Panjaitan juga mengatakan, guna mengoptimalkan kinerja dari instansi Pendapatan Daerah di Kab/Kota agar dibentuk forum komunikasi para Kepala Bapenda se Indonesia.

“Dan dipilih siapa yang menjadi Ketua, sehingga harapannya bisa memberikan kontribusi sekaligus juga memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam mendukung program prioritas nasional,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan juga memaparkan terkait isu-isu pajak retribusi dan pendapatan daerah. Terutama sosialisasi Opsen Pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku pada 05 Januari 2025 mendatang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, pada sambutan Pj Wali Kota Jambi mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang berasal dari Pemerintah Daerah di Indonesia.

“Alhamdulillah pagi ini dengan kedatangan Bapak/Ibu sekalian untuk mengikuti rapat koordinasi nasional pendapatan daerah. Kami bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian penyelenggaraan Rakor Ini. Semoga membawa sesuatu yang positif untuk daerah kita masing-masing,” ujar Sri.

“Banyak sekali tantangan serta peluang kedepan yang akan dihadapi oleh Kabupaten/Kota se Indonesia dalam menyikapi perubahan-perubahan regulasi yang berlaku. Salah satunya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah di Indonesia,” lanjutnya.

Dia menyebut, sebagai Ibu Kota Provinsi, dengan 11 Kecamatan dan 68 Kelurahan serta 1.651 RT, kota Jambi merupakan daerah yang bertumpu kepada perdagangan dan jasa sehingga sektor pajak dan retribusi merupakan primadona pendapatan daerah.

“Pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah merupakan kunci penting dalam APBD untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” sebutnya.

Sri juga menyatakan komitmennya untuk selalu berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan guna menghadirkan layanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah agar menjadi lebih efektif dan efisien.

“Saya terus mendorong perangkat daerah di lingkup Kota Jambi untuk terus melakukan inovasi agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi. Rakornas ini merupakan wujud dari inovasi dan kolaborasi Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kota Jambi dan semua pihak,” ucapnya.

“Dalam rangka optimalisasi PAD Kota Jambi, baru-baru ini juga lakukan pendetilan ZNT yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, pemutakhiran data objek pajak, uji petik, pelayanan keliling mobil pelayanan PBB, kami juga hadir di pusat-pusat perbelanjaan, serta penggunaan layanan-layanan perbankan (QRIS) yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak maupun retribusi daerah,” sambungnya.

Sri juga tekankan, Rakornas ini momentum sangat berharga untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi terbaik dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Serta memperkuat jaringan kerja antara pemerintah pusat dan daerah, dengan harapan mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

“Melalui forum ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan kegiatan ini, karena selain sebagai ajang silaturahmi, juga dalam rangka penyamaan persepsi diantara pejabat Pemerintah Daerah terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, juga sebagai upaya menciptakan sinergi pusat dan daerah, yang diperkuat melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga kemudahan berinvestasi,” tukas Sri.

Sementara itu, dalam laporan Ketua Pelaksana, Sekda A Ridwan menyampaikan, bahwa kegiatan Rakor Pendapatan ini guna untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam penagihan secara lebih efektif yang melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait antara pemerintah, lembaga dan stakeholder lainnya.

Dia menekankan, Pajak Daerah merupakan sumber utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan terselenggaranya Rakor ini ada beberapa manfaat yang dihasilkan, yakni Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan wajib pajak dan Pengembangan infrastruktur.

“Selanjutnya mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas, Meningkatkan layanan publik, Pengembangan SDM, Kemandirian daerah, serta Promosi dan investasi. Semoga dengan adanya Rakor ini dapat memberikan dampak besar dalam meningkatkan sinergi guna berkontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara,” jelas Sekda.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi, dengan kentalnya budaya melayu, A Ridwan juga menyebutkan, dalam rangkaian selama tiga hari, para peserta nantinya akan ditutup dengan kegiatan City Tour pada 10 Oktober dipandu oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi ke objek wisata seperti Gentala Arasy dan Produsen Batik wilayah sebrang Arab Melayu.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung terselenggara nya acara ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, dalam sambutan Pjs Gubernur Jambi Sudirman menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rakor Pendapatan Daerah Tahun 2024 di Kota Jambi.

“Saya atas nama Pemerintah dan Masyarakat mengucapkan selamat datang di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah kepada seluruh peserta Rakor,” ucap Sudirman.

Dia menyebut, kegiatan Rakor ini juga untuk menyamakan Persepsi dan menyelaraskan tujuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

“Tujuan lain adalah guna meningkatkan komunikasi serta sinergi dan kolaborasi untuk pembangunan daerah antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat,” sebut Sudirman.

Dia juga menekankan, tanpa adanya pajak daerah suatu wilayah akan sulit untuk melakukan pembangunan untuk berkembang.

“Terimakasih juga saya sampaikan kepada Direktorat Jendral Keuangan Kemendagri yang telah menyelenggarakannya di Kota Jambi, ProvinsiJambi ini merupakan upaya optimalisasi menyerap pendapatan daerah. Semoga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta Rakor,” singkat Sudirman.

Dikesempatan itu, turut dilakukan Penyerahan cinderamata oleh Pj Wali Kota Jambi kepada Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pjs Bupati Bangka Barat, Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda DKI Jakarta, dan Kepala Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Serta pemberian penghargaan kepada para mitra kerja Pemkot Jambi dalam peningkatan pajak daerah kota Jambi.

Setelah terselenggara sejak pagi, pada sore harinya Kepala Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An’An Andri Hikmat menutup kegiatan Rakornas Pendapatan Daerah Tahun 2024. Dengan didahului diskusi dan tanya jawab terkait tata cara penagihan dan pemeriksaan.

Dirinya menjelaskan, Inti dalam optimalisasi PAD ditekankan pada Penagihan dan Pemeriksaan. Sehingga potensi-potensi pajak yang selama ini terpendam bisa menjadi PAD yang dibutuhkan bagi pembangunan Daerah.

“Maka dengan berbekal Rakor ini peserta telah memiliki pengetahuan bahwa mereka bisa menagih dan melakukan pemeriksaan dengan baik sesuai peraturan,” jelasnya.

“Intinya apa yang telah dititipkan masyarakat melalui pajak adalah untuk biaya pembangunan diwilayah sendiri, bukan untuk penguasa. Sekali lagi saya tekankan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka yakinlah apa yang masyarakat titipkan melalui pajak adalah untuk kesuksesan pembangunan diwilayah tempat tinggal sendiri,” tambahnya.

Dikesempatan ini, Raden An’An Andri Hikmat juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Jambi atas dedikasinya dan waktu yang telah siap menjadi penyelenggara pada Rakornas tahun ini.

“Terimakasih juga kepada seluruh kehadiran semua peserta dari pagi hingga sore, mohon maaf bila memberikan pelayanan yang kurang maksimal,” ucapnya.

Dia tekankan, bahwa Pemerintah Pusat akan siap memberikan layanan serta pengetahuan terbaik dalam rangka meningkatkan Retribusi Daerah.

“Kami siap memberikan layanan terbaik agar menjadi bekal dan panduan untuk daerah. Karena semua pasti bisa,” pungkas Kepala Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi para peserta yang aktif pada kegiatan Rakornas dalam berbagai kategori. Yang diserahkan oleh Kepala Sub Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Asisten Administrasi Umum M. Jaelani, Kadisparbud Kota Jambi Mariani Yanti dan Kepala BPPRD Nella Ervina.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *