JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama anggota Komisi I Muhili Amin, Plt Sekretaris DPRD Edi Fahrizal, mengunjungi Kejaksaan Agung untuk melakukan konsultasi meminta pandangan aspek hukum terkait polemik kawasan zona merah, Selasa (4/11/2025).
Sebelumnya, DPRD Kota Jambi mengirimkan surat pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) /Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Tanah untuk menindaklanjuti polemik penetapan zona merah Pertamina di Kawasan Kenali Asam Kota Jambi.
Kedatangan mereka disambut Asmadi SH MH Plt Direktur III pada JAM Bidang Intelijen dan staf intel.
Asmadi dan staf intel menyambut baik kedatangan Ketua DPRD Kota Jambi dan anggota Komisi I untuk konsultasi terkait zona merah.
“Surat sudah diterima JAM Intel, dan komunikasi awal ditugaskan kepada saya. Untuk permasalahan ini sudah kami baca dan pelajari. Kami awalnya melihat permasalahan ini dari segi hukum. Tentu outputnya dari pertemuan ini akan kami melaporkan ke Jamintel apa yang kami peroleh, informasi sehingga pandangan kami dan saran kami yang akan menjadi pandangan dari pimpinan,” ujarnya.
Asmadi juga meminta beberapa data atau informasi yang perlu mereka perjelas.
“Dasar Pertamina itu kami belum punya, kemudian dari Kementerian Keuangan terkait zona merah kami juga belum punya. Kemudian berapa banyak SHM yang diduga atau berpotensi berada di lahan yang dikatakan zona merah. Intinya kelengkapan data,” katanya.
“Kami ingin lihat usaha apa dari pihak mana, pendapat dari BPN Kota mungkin garis besarnya ini, DPR RI garis besarnya, supaya untuk melengkapi pengetahuan kami terkait ini. Tentunya juga kami ingin melihat surat dari aset Pertamina,” ujarnya.
Kemas Faried mengatakan, pihaknya akan memberikan data-data yang diminta pihak JAM Intel tersebut.
Usai pertemuan, kepada media Kemas Faried mengatakan, surat yang pihaknya kirim terkait polemik zona merah sudah diterima JAM Intel.
“Intinya mereka akan melakukan pendalaman terhadap informasi dan data yang diberikan. Bahkan, pihak JAM Intel meminta data-data pendukung terkait permasalahan ini,” katanya.
“Kejagung akan berupaya mengumpulkan informasi dan data, aspek hukum dan dampak sosial terkait kepastian hukumnya,” sambungnya.
Kemas Faried mengatakan, upaya lainnya DPRD setelah ini akan mencoba konsultasi dengan Komisi XI yang bermitra dengan Kemenerian Keuangan.
“Selain itu kita akan konsultasi juga ke Komisi XII yang bermitra dengan Kementerian ESDM,” ujarnya.
Langkah yang dilakukan DPRD Kota Jambi ini, kata Kemas Faried, selain dari pada aspek hukum, dampak sosial juga menjadi pemikiran utama pihaknya.
“Langkah yang akan diambil DPRD Kota Jambi, akan berinsiatif membentuk pansus guna membuat terang benderang persoalan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, pada pertemuan dengan Plt Direktur III pada JAM Bidang Intelijen Kemas Faried Alfarelly menceritakan kalau DPRD memandang perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang terjadi di kawasan Kenali Asam Atas dan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi, terkait dengan penetapan zona merah oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang menetapkan area tersebut sebagai aset negara yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero).
Di mana, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang cukup signifikan bagi masyarakat.
Mengingat di atas lahan tersebut telah terbit 5.506 sertifikat hak milik (SHM) melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan telah lama dihuni oleh warga secara turun-temurun.
DPRD Kota Jambi menilai bahwa permasalahan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan sosial yang luas, sehingga perlu adanya langkah tegas dan terkoordinasi dari lembaga penegak hukum dan kementerian terkait.
Saat konsultasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini diterima Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan, Dr Purnama Tioria Sianturi pada Jumat (24/10/2025) lalu, DJKN akan bekerja sama dengan Pertamina untuk memperjelas status tanah tersebut.
Menurut Purnama, persoalan ini bukan hanya terjadi di Kota Jambi, melainkan juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Berita Terkait
Maulana Memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD OPD Tahun Anggaran 2026. JAMBI – Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Jambi mulai menggenjot percepatan realisasi belanja daerah agar mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memastikan seluruh program pembangunan selesai tepat waktu. Langkah itu ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin evaluasi realisasi APBD bersama seluruh kepala OPD dan camat di Aula Bappeda Kota Jambi, Senin (6/7). Menurut Maulana, hingga awal Juli realisasi belanja daerah telah mendekati 50 persen, sedangkan pendapatan dari sektor pajak sudah mencapai sekitar 53 persen. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan target, namun seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kecepatan pelaksanaan program agar manfaat APBD segera dirasakan masyarakat. “Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Karena itu saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memang sudah siap dieksekusi,” ujar Maulana. Dalam evaluasi tersebut, Pemkot menemukan masih adanya ketimpangan antara progres pekerjaan di lapangan dengan pencairan anggaran. Sejumlah kegiatan telah selesai atau sedang berjalan secara fisik, tetapi realisasi keuangannya belum mengikuti perkembangan tersebut. Kondisi itu dinilai dapat menghambat perputaran anggaran yang seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Karena itu, Maulana meminta seluruh OPD segera menuntaskan proses administrasi agar penyerapan anggaran berjalan seiring dengan progres pekerjaan. Selain belanja, pemerintah juga mengevaluasi kinerja pendapatan daerah. Meski penerimaan pajak menunjukkan perkembangan positif, realisasi retribusi masih menghadapi tantangan akibat perubahan regulasi yang membuat sejumlah objek retribusi tidak lagi dapat dipungut. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Jambi membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan belanja pemerintah lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Maulana menegaskan hasil evaluasi pertengahan tahun ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan APBD 2027. Ia juga menetapkan evaluasi lanjutan pada akhir Agustus sebagai momentum mengukur percepatan yang telah dilakukan masing-masing OPD. “Kalau kita evaluasi lebih awal, masih ada waktu melakukan perbaikan. Jangan menunggu akhir tahun karena ruang untuk mengejar target sudah sangat terbatas,” katanya. Dengan percepatan realisasi APBD tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah
Maulana Menerima Audensi Bersama Konsul jenderal Republik Tiongkok Membahas Kerja sama Antar Dua Negara. JAMBI, – Hubungan antara Kota Jambi dan Tiongkok berpotensi memasuki fase yang lebih luas. Tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan, kerja sama yang selama ini terjalin dengan Kota Guangzhou kini diarahkan untuk menyentuh bidang teknologi, pendidikan, pariwisata hingga peningkatan kapasitas aparatur. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Jambi Maulana menerima kunjungan kehormatan Konsul Jenderal Tiongkok, Mr. Kuang, di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis (25/6). Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Kepala Dinas Pariwisata, serta jajaran Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Jambi. Maulana mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan yang selama ini telah dibangun antara Kota Jambi dan Guangzhou. Salah satu kerja sama yang telah berjalan adalah pengembangan layanan telemedicine di bidang kesehatan. “Selama ini saya sudah berkolaborasi dengan wali kota Guangzhou dan Pemerintah Kota Guangzhou sehingga kita bekerja sama dalam hal telemedicine di bidang kesehatan. Sudah beberapa tenaga kesehatan kita mendapat pelatihan tentang pengembangan telemedicine di Guangzhou,” ujar Maulana. Menurutnya, Konsul Jenderal Tiongkok menawarkan dukungan untuk meningkatkan level kerja sama ke sektor yang lebih luas. Selain kesehatan, peluang kolaborasi terbuka di bidang teknologi, pelatihan aparatur pemerintah, pendidikan, hingga pengembangan pariwisata. Salah satu topik yang menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah sejarah besar Candi Muaro Jambi yang memiliki keterkaitan dengan peradaban Tiongkok. Maulana menjelaskan bahwa kisah Biksu Satyakirti dan Biksu I-Tsing menjadi jembatan sejarah yang dapat memperkuat hubungan kedua wilayah. “Beliau sangat tertarik dengan sejarah peradaban Candi Muaro Jambi, di mana Biksu Satyakirti menjadi guru dari I-Tsing. I-Tsing belajar sekitar 10 hingga 12 tahun di Candi Muaro Jambi sebelum kemudian menyebarkan ajaran Buddha ke Tiongkok. Karena itu beliau ingin meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata,” katanya. Bagi Pemerintah Kota Jambi, sektor pariwisata dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas. Kehadiran wisatawan tidak hanya menggerakkan sektor perhotelan dan transportasi, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain pariwisata, peluang kerja sama pendidikan juga menjadi pembahasan utama. Pemerintah Tiongkok menawarkan kolaborasi pengembangan pendidikan bahasa Mandarin, bahasa Inggris, hingga berbagai program akademik melalui kemitraan antara perguruan tinggi di Tiongkok dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. “Beliau juga menawarkan kolaborasi yang sangat baik di bidang pendidikan, baik pendidikan bahasa maupun bidang lainnya dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi di Tiongkok untuk meningkatkan pertukaran pelajar dan kerja sama akademik,” ungkap Maulana. Sementara itu, Konsul Jenderal Tiongkok, Mr. Kuang, mengaku terkesan dengan Kota Jambi yang menurutnya memiliki potensi besar untuk berkembang melalui kerja sama internasional. Kunjungan tersebut merupakan pengalaman pertamanya datang ke Jambi. “Saya sangat senang datang ke Jambi. Ini pertama kali saya datang ke Jambi yang indah. Saya sangat senang bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan Pak Wali Kota. Pertemuan ini sangat bermanfaat dan sangat baik,” ujar Mr. Kuang. Ia menilai hubungan sejarah yang telah terjalin sejak ratusan bahkan lebih dari seribu tahun lalu menjadi fondasi kuat bagi kedua pihak untuk membangun kerja sama yang lebih konkret di masa depan. “Seperti yang disebutkan Pak Wali Kota, Tiongkok dan Jambi memiliki sejarah kerja sama yang sangat panjang. Itu menjadi landasan yang sangat kuat untuk menjalankan kerja sama kedua pihak,” katanya. Mr. Kuang juga menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat Kota Jambi yang dinilainya ramah dan terbuka. Bahkan, ia menyatakan kesediaannya untuk ikut mempromosikan potensi Kota Jambi kepada berbagai pihak di Tiongkok. “Saya melihat Kota Jambi sangat indah dan masyarakatnya sangat ramah. Saya bersedia menjadi bagian dalam mempromosikan potensi Jambi, baik di bidang ekonomi, pariwisata, teknologi maupun kerja sama lainnya,” ujarnya. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa hubungan Jambi dan Tiongkok tidak lagi hanya berbicara tentang nota kesepahaman. Fokus berikutnya adalah menerjemahkan berbagai peluang yang ada menjadi program nyata yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membuka pintu investasi serta pertukaran pengetahuan di masa depan.
Post Views: 170
