Diskominfo Kota Jambi tegaskan mekanisme Program CCTV Kampung Bahagia

JAMBI – Menanggapi adanya kesimpangsiuran informasi terkait dengan pengadaan CCTV ditingkat Rukun Tetangga (RT) pada program “Kampung Bahagia”, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merespon hal tersebut.

Juru Bicara yang juga selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Saleh Ridha mengatakan, bahwa dalam penyelenggaraan program Kampung Bahagia, Diskominfo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait penanggung jawab spesifikasi pengadaan CCTV ditingkat RT se-Kota Jambi yang saat ini menjalankan salah satu program prioritas Pemkot Jambi tersebut.

“Spesifikasi ini harus ditentukan oleh Diskominfo karena CCTV Kampung Bahagia adalah CCTV yang akan terintegrasi dengan sistem Jambi City Operation Center (JCOC) pemerintah Kota Jambi yang beroperasional selama 24 jam,” sama halnya dgn Keg Pengadaan bentor untuk OPBM ,dinas LH jg menyampaikan spesifikasi nya begitu pun keg fisik seperti drainase ata jalan setapak maka Dinas PU memberikan spesifikasi,agar tdk terjadi kesalahan dlm pelaksanaannya,katanya, Senin (08/06/2026).

Ia menegaskan, meski CCTV sebagai prioritas untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, pengadaan CCTV ditingkat RT juga sepenuhnya diserahkan kepada Pokja RT masing-masing.

“Jika ada RT yang dari hasil musyawarahnya tidak mengadakan CCTV atau spek yg berbeda sepenuhnya diserahkan kepada Pokja RT masing – masing,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan, adanya penentuan spesifikasi dari Diskominfo ini agar CCTV yang terpasang dapat terintegrasi terhadap sistem yang ada di Kominfo.

Terkait pelaksanaannya, Jubir Pemkot Jambi itu juga menyampaikan, Pemkot Jambi memberikan ruang seluas-luasnya bagi Kelompok Kerja (Pokja) Bahagia masing-masing RT untuk menentukan pilihan penyedia dalam pembelian CCTV.

“Saat ini sudah ada 8 penyedia atau vendor yang telah bekerjasama dengan Pokja Bahagia, silahkan Pokja memilih, semakin murah semakin baik asal sesuai spesifikasi dan terintegrasi nantinya ke JCOC Pemkot Jambi,” ucap Saleh Ridha.

Ia juga membantah adanya informasi yang mengatakan bahwa saat ini di Kota Jambi hanya ada 1 vendor yang memiliki spesifikasi CCTV seperti yang diberikan oleh Diskominfo.

“Adanya pemberitaan terkait dengan Diskominfo menyediakan satu vendor itu tidak benar, kami hanya memberikan spesifikasi,yang penting spesifikasi sesuai sehingga bisa terintegrasi ke sistem yang ada di JCOC,” ujarnya.

Ia menyebutkan, langkah ini merupakan upaya Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Jambi juga bisa memastikan keamanan bagi siapapun yang berkunjung ke Tanah Pilih Pusako Batuah.

“Disamping ini adalah sebuah program unggulan, program ini juga untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai salah satu kota paling aman di Indonesia,” sebutnya.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya pemberitaan terkait dengan perihal harga CCTV, yang menurutnya hal itu tidak ada keterkaitan dengan Diskominfo.

“Kami persilahkan kepada penyedia yang bisa memberikan sesuai spesifikasi dan harga lebih murah, kepada Pokja RT bisa membeli dan memilih, karena semakin murah semakin baik, yang penting spesifikasinya masuk,” pungkas Jubir Pemkot Jambi Saleh Ridha.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang diterima, 8 vendor yang memiliki spesifikasi CCTV sesuai yang telah ditetapkan Diskominfo Kota Jambi, sebagai berikut :

1. Kobadiyan

2.Alva Media

3. Ja Star

4. CV.Pandawa Media Solusindo

5. Tennet Cipta Persada

6. CV.Duta Computer

7. CV.Lababil

8. Angkasa Jaya CCTV

Untuk diketahui, program Kampung Bahagia ini merupakan salah satu program prioritas Pemkot Jambi dibawah kepemimpinan Maulana – Diza. Dimana, RT melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang telah dibentuk diberikan tanggung jawab dalam mengelola anggaran, dengan salah prioritas melakukan pengadaan pembelian CCTV guna menjaga ketertiban dan keamanan disetiap lingkungan.

Tahun ini, melalui program Kampung Bahagia tersebut setidaknya akan ada kurang lebih 1.600 CCTV yang akan terpasang diseluruh RT se-Kota Jambi, yang akan terintegrasi ke Jambi City Operation Center (JCOC). Terhubungnya CCTV ini bertujuan agar Pemkot Jambi, pihak penegakkan hukum atau kepolisian maupun para Ketua RT dan masyarakat dapat memantau situasi diwilayah masing – masing dan Kota Jambi secara real time, jika terjadi sesuatu hal atau kejadian yang tidak diinginkan.

Fun N Gold Galeri 24 Sukses Digelar di Jambi, Ajak Masyarakat Kenali Investasi Emas dan Produk UMKM

Pemkot Jambi Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Siapkan Voucher Belanja Gratis, Hingga Gerai Layanan Kependudukan dan Sosial

Agung Toyota Jambi Resmi Luncurkan New Hilux, Kini Lebih Tangguh dan Bertenaga

PDPI Cabang Jambi Resmi Lantik Pengurus Periode 2026–2029, Perkuat Sinergi untuk Meningkatkan Kesehatan Respirasi di Provinsi Jambi

Maulana Memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD OPD Tahun Anggaran 2026. JAMBI – Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Jambi mulai menggenjot percepatan realisasi belanja daerah agar mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memastikan seluruh program pembangunan selesai tepat waktu. Langkah itu ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin evaluasi realisasi APBD bersama seluruh kepala OPD dan camat di Aula Bappeda Kota Jambi, Senin (6/7). Menurut Maulana, hingga awal Juli realisasi belanja daerah telah mendekati 50 persen, sedangkan pendapatan dari sektor pajak sudah mencapai sekitar 53 persen. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan target, namun seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kecepatan pelaksanaan program agar manfaat APBD segera dirasakan masyarakat. “Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Karena itu saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memang sudah siap dieksekusi,” ujar Maulana. Dalam evaluasi tersebut, Pemkot menemukan masih adanya ketimpangan antara progres pekerjaan di lapangan dengan pencairan anggaran. Sejumlah kegiatan telah selesai atau sedang berjalan secara fisik, tetapi realisasi keuangannya belum mengikuti perkembangan tersebut. Kondisi itu dinilai dapat menghambat perputaran anggaran yang seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Karena itu, Maulana meminta seluruh OPD segera menuntaskan proses administrasi agar penyerapan anggaran berjalan seiring dengan progres pekerjaan. Selain belanja, pemerintah juga mengevaluasi kinerja pendapatan daerah. Meski penerimaan pajak menunjukkan perkembangan positif, realisasi retribusi masih menghadapi tantangan akibat perubahan regulasi yang membuat sejumlah objek retribusi tidak lagi dapat dipungut. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Jambi membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan belanja pemerintah lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Maulana menegaskan hasil evaluasi pertengahan tahun ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan APBD 2027. Ia juga menetapkan evaluasi lanjutan pada akhir Agustus sebagai momentum mengukur percepatan yang telah dilakukan masing-masing OPD. “Kalau kita evaluasi lebih awal, masih ada waktu melakukan perbaikan. Jangan menunggu akhir tahun karena ruang untuk mengejar target sudah sangat terbatas,” katanya. Dengan percepatan realisasi APBD tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha Resmi Tutup FASI XXIV Tahun 2026, MI Darussalam Raih Juara Umum

Post Views: 37