JAMBI – Sebagai forum terbuka, Dialog Publik terkait pengelolaan sampah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, pada Sabtu pagi (13/06/2026), menjadi momentum berbagai elemen masyarakat menyampaikan saran dan pokok pikiran.
Hal itu terlihat sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, hingga lembaga dan organisasi masyarakat turut berpartisipasi dalam forum terbuka yang digelar tersebut.
Forum ini digelar Pemkot Jambi guna menciptakan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dapat menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
Sebagai kesimpulan dalam forum ini, masyarakat mendukung secara penuh terciptanya Kota Jambi yang bersih menjadi tujuan utama, namun dengan berbagai catatan dan mekanisme yang dapat mengoptimalkan program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang sedang digulirkan Pemkot Jambi saat ini dan adanya penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah diberbagai kawasan.
Menyikapi kebijakan Pemkot Jambi tersebut, Rektor Universitas Jambi, Prof. Helmi menyampaikan bahwa transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi saat ini merupakan tindak lanjut dari keadaan darurat sampah seiring pertambahan penduduk dan kebutuhan.
“Dasarnya ini adalah darurat sampah di Kota Jambi seiring dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan. Inisiatif transformasi tata kelola sampah oleh Pemda Kota Jambi sudah baik. Inovasi sudah sesuai koridor untuk kebersihan, ketertiban dan keindahan kota Jambi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan di masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menyoroti potensi Kota Jambi sebagai kota wisata yang harus diimbangi dengan kesadaran kolektif dari masyarakat, khususnya pada aspek kebersihan yang telah masuk kedalam arah pembangunan Kota Jambi lima tahun kedepan.
“Kalau tidak diimbangi dengan aspek kebersihan itu, semua hanya omong kosong kalau sampah masih menjadi permasalahan. Namun tidak mungkin dilakukan kalau hanya dari pemerintah semata, butuh dukungan semua pihak,” ujar Prof. Helmi.
Ia juga menyambut baik kebijakan tata kelola sampah di Kota Jambi, dan menyatakan kesiapan untuk mendukung program yang bergulir tersebut.
“Kita siap berpartisipasi dan mendukung ini agar berjalan dengan baik. Yang emang tidak baik mari kita kasih masukan dan yang baik mari kita berikan dukungan,” jelas Helmi.
Sementara itu, Pakar Lingkungan Universitas Jambi Prof. Ir. Rosyani menyampaikan bahwa kebijakan OPBM di Kota Jambi merupakan hal positif sebagai sebuah transformasi tata kelola sampah, yang kunci kesuksesannya harus dilakukan secara bergotong royong antar elemen masyarakat.
“Ada banyak aspek-aspek positif yang kita temui. Karena ini adalah sebuah pilihan mau lingkungan bersih atau kotor,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, adanya OPBM turut menjadi momentum kepada masyarakat, karena sampah dapat menjadi bernilai ekonomi, lewat pemilihan sampah yang dapat dimanfaatkan dari berbagai bidang.
“Hal ini sesuai dengan teori gravitasi yang berarti kita akan jatuh dan mendekat pada hal – hal yang baik dan berhasil,” sebutnya.
Dikesempatan itu, Tokoh Masyarakat Jambi, Usman Ermulan selaku warga Kota Jambi dan mantan Bupati Tanjung Jabung Barat, menyoroti terkait dengan adanya iuran dalam penjemputan ke rumah-rumah oleh Bentor.
“Kalau bisa pembayaran ini terhadap masyarakat mampu, yang kurang mampu bisa digratiskan atau kebijakan lainnya jangan ada paksaan. Kalau bisa ada subsidi, baik dari Pemerintah maupun masyarakat setempat agar ada kebersamaan,” ujar Usman.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Jambi yang telah berani melakukan penutupan sejumlah TPS dikawasan protokol Kota Jambi. Menurutnya, hal itu juga berpengaruh terhadap wajah Provinsi Jambi dalam indeks kemiskinan daerah.
“Kota Jambi ini adalah barometer. Kita sepakat Kota Jambi ini harus bersih, kalau ada saran sampaikan dengan Pak Wali Kota,” singkatnya.
Dikesempatan yang sama, Saprudin salah satu warga RT 18, Kelurahan Mayang Mangurai, menyambut positif pelaksanaan OPBM di Kota Jambi, namun menurutnya, adanya pro kontra merupakan keterkejutan ditengah masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait.
“Gerakan ini sudah sangat lama sekali ada, dan kenapa saat ini menjadi riuh karena kurangnya sosialisasi dan terkejutnya masyarakat,” ucap Saprudin.
Sebagai penutup diskusi tersebut, Ketua Forum RT Kota Jambi, Suparyono menegaskan bahwa terkait iuran yang banyak menjadi masalah dan polemik ditengah masyarakat tidak ada keterkaitan dengan Pemerintah Kota Jambi.
“Khusus di RT saya sudah 10 tahun berjalan OPBM, dan terkait iuran tidak memberatkan warga kami, karena sesuai dengan musyawarah dan kesanggupan warga,” singkatnya.
